Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap & Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu. Foto Istimewa

Medan-Intainews.com:Di Ujung tahun 2018, Johan Budi mengungkap, modus tindak pidana korupsi setiap tahun terus mengalami perkembangan. Saat ini yang kerap terjadi ialah kongkalikong antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Berikut daftar rangkaian tindak pidana korupsi di Sumatera Utara (Sumut) dan Medan dengan berbagai modus.

Informasi dihimpun Intainews.com, Senin 24 Desember 2018, modus operandi korupsi sebagian besar pada pengadaan barang dan jasa yang dananya digelembungkan (mark-up). Sebagian besar koruptor menggunakan modus kerja sama antara kepala daerah dengan DPRD.

“Banyak modus baru yang berkembang, yaitu perselingkuhan antara DPRD dan kepala daerah,” jelas Juru Bicara Istana Johan Budi saat menghadiri kegiatan anti korupsi di Trenggalek, Jawa Timur baru-baru ini.

Terkait modus korupsi yang ada, sepanjang tahun 2018, Sumatera Utara (Sumut) masih cukup terkenal paling banyak tindak pidana korupsi dilakukan kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN). Namun Sumut menjadi gudangnya ASN terpidana korupsi yang belum diberhentikan,

Kalau di Papua 143 ASN belum diberhentikan karena terbukti korupsi, NTT 183, Riau 190, Jawa Barat 193, menurut  Febri Diansyah di sumut ada 298 orang. Padahal menurut Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, aturan untuk pemberhentian sudah cukup.

Dijelaskannya ada beberapa dasar hukum yang mengatur hal mengenai pemberhentian ASN yang terlibat korupsi antara lain Pasal 87 ayat 4b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 23 ayat 5e Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Juga Pasal 23 ayat 4a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. “Jadi, kami harap tidak ada keraguan lagi untuk menerapkan aturan hukum tersebut,” tegas Febri.

Faktanya, tidak sedikit ASN terpidada masih aktif, lebih dari itu malah mendapat jabatan di Pemko Medan berinisial EJ, sebagaimana diungkap aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi Hendra Hutagalung. Versi Indonesia Corruption Watch (ICW), Sumut peringkat 3 korupsi, dan Pemko Medan paling korup di Indonesia.

Hal ini ditegaskan Kordinator ICW Divisi Korupsi Politik‎, Donal Fariz dalam Diskusi Publik ‘Sumut Darurat Korupsi’ di Hotel LJ, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, medio tahun 2018. Fakta lainnya, sebelas kepala daerah di Sumut terjerat korupsi, yaitu 1. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap ditangkap 17 Juli 2018, 2. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, ditangkap (18/11), sebelumnya 3. Bupati Batubara OK AryaZukkarnaen (13/9 2017).

Berikutnya 4. Gatot Pujo Nugroho, 14 Maret 2016, 5. Walikota Medan Rahudman Harahap divonis 15 Agustus 2013, 6. Walikota (Pematangsiantar) Robert Edison Siahaan, divonis 6 Maret 2012, 7. Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia vonis 4 April 2012, 8. Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha divonis 10 Agustus 2011, 9. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin vonis 3 Mei 2012, 10. Walikota Medan Abdillah vonis 22 September 2008, 11.Wakil Walikota Medan Ramli Lubis divonis Oktober 2008. *Inc-04