Johan Budi & Fahri Hamzah. Foto Istimewa

Jakarta-Intainews.com:Wakil Ketua DPR Fah Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkoordinasi dengan KPK soal operasi tangkap tangan (OTT) yang disebutnya merusak citra pemerintah.

Untuk itu Istana mengingatkan soal KPK merupakan lembaga yang independen dalam melakukan tugas-tugasnya. “Dalam menjalankan kewenangannya KPK itu independen, tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun termasuk Presiden,” ujar Juru Bicara Presiden, Johan Budi, kepada wartawan, Sabtu 22 Desemer 2018.

Johan Budi mengatakan Jokowi telah secara tegas mendukung dan menghormati segala proses hukum yang dilakukan KPK. Jokowi tidak akan mencampuri apapun proses hukum yang dilakukan. “Sejak awal memerintah, Presiden Jokowi menegaskan mendukung dan memghormati proses hukum yang dilakukan KPK kepada siapapun,” katanya.

Fahri sebelumnya menyoroti sejumlah OTT yang dilakukan KPK jelang Pemilu 2019 ini. Menurut Fahri, Jokowi perlu berkoordinasi dengan KPK soal OTT yang disebutnya merusak citra pemerintah. Fahri menilai kian sering OTT dilakukan oleh KPK jelang Pilpres 2019, kian buruk citra pemerintah. Fahri meyakini elektabilitas Jokowi tergerus karena OTT.

“Presiden Jokowi harus berkoordinasi, karena suka atau tidak peristiwa pemberantasan korupsi menjelang pemilu itu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan,” kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12).*dtc