Ilustrasi.Istimewa

Yogyakarta-Intai News.com:Dugaan kasus pemerkosaan seorang mahasiswi UGM oleh mahasiswa saat kuliah kerja nyata (KKN) di Maluku kini terus menyeruak. Menurut Kepala Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani berjanji UGM tak berhenti setelah menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. ”Kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum, segera diproses pihak kepolisian,” tukasnya.

Informasi dihimpun Intainews.com Kamis 8 November 2018, peristiwa itu sebenarnya sudah menjadi perbincangan sejak Desember 2017, namun baru mengemuka ke publik setelah Balairung Press, lembaga pers kampus UGM, melansirnya. Laporan itu berjudul Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan yang terbit di laman balairungpress.com Senin (5/11).

Di situ disebutkan mahasiswi tersebut mengalami kekerasan seksual (perkosaan) di lokasi KKN seorang mahasiswa UGM di Seram, Maluku. Balairung Press mengungkapkan pernyataan pejabat Departemen Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) yang mengakui adanya kejadian itu.

Mereka juga telah bertemu dengan mahasiswi yang menjadi korban kasus pelecehan itu. Berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada 30 Juni 2017 dan pelakunya adalah mahasiswa berinisial HS.

Meski akhirnya korban melaporkan peristiwa itu, pelaku tak kunjung mendapatkan sanksi, bahkan korban justru mendapatkan nilai C untuk mata kuliah KKN tersebut. Korban pun meminta keadilan dan meminta pelaku mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

Dalam perkembangan terakhir, Balairung melaporkan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyebut laporan korban telah diproses dan selesai. Namun, belum ada kabar mengenai sanksi kepada pelaku. Iva Aryani, menegaskan bakal menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, UGM juga akan memberikan perlindungan kepada penyintas (korban).

“Itu kasus 2017, saat ini upaya sedang dilakukan untuk menyelesaikan pesoalan ini. Kampus tengah menyusun regulasi yang dimaksud berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor. UGM sudah punya SK Rektor untuk sexual harrasment dan academic harrasment, itu diteken sekitar tahun 2016 akhir atau 2017 ya kalau enggak salah,” ujar Iva kepada wartawan di UGM, Kamis 8 November 2018.

Iva juga menjelaskan, UGM sebenarnya telah membentuk tim investigasi untuk mengusut skandal tersebut. Tim itu juga sudah memberikan rekomendasi dan juga telah diikuti oleh UGM. Salah satu rekomendasinya adalah, mengganti nilai KKN korban yang awalnya C menjadi A/B. Tak hanya itu, pelaku juga diberikan sanksi.

Sementara itu, Pusat Pengembangan Sumber Daya untuk Penghapusan Kekerasan Perempuan Rifka Annisa menjadi pendamping bagi mahasiswi UGM yang diduga menjadi korban pelecehan seksual, menyebutkan korban mengalami depresi pascakejadian itu.

“Rifka Annisa melakukan pendampingan pada penyintas (korban) sejak bulan September tahun 2017 setelah penyintas datang untuk mengakses layanan di kantor Rifka Annisa,” kata Direktur Rifka Annisa, Suharti, dalam siaran persnya Kamis (8/11).

“Berdasarkan assesment awal, penyintas berada dalam kondisi depresi berat sehingga fokus utama pendampingan Rifka Annisa adalah pemulihan kondisi psikologis dan menciptakan rasa aman bagi penyintas,” jelasnya.

Rifka Annisa pun mendorong keadilan pada korban terutama penyelesaian secara hukum. Pihaknya juga telah menyampaikan hak-hak korban dan mendiskusikan alternatif penyelesaian melalui jalur hukum. Namun sering terjadi dalam kasus kekerasan seksual terjadi kendala-kendala dalam pemenuhan hak dan keadilan korban. * Sp-Kpn-dony