Binjai-Intainews.com:DSS, seorang guru SD di Kota Binjai (foto) ditangkap karena bolos kerja, namun tetap menerima gaji sejak tahun 2010 dan memalsukan kematianya demi mendapatkan dana kematian dari PT Taspen Medan, akhirnya ditangkap pihak Kejari Binjai, Rabu,7 November 2018 di Cikarang, Jawa Barat.

Tim yang menjeputnya adalah Kasi Pidsus Kejari Binjai Asepte Gaulle Ginting, Herlina Sibombing dan M Roy Tambunan.”Selasa semalam telah diamankan di perumahan Karang Anyer Blok D 16 Nomor 09 RT 005, RW 007 Cikarang Jawa Barat,” kata Asepte Gaulle Ginting

Setiba di Kejari Binjai Sumatera Utara, DSS dan Jaksa yang menjemputnya masuk ke dalam ruang Kasipidsus Kejaksaan Binjai. Guru yang bekerja di SD SDN 027144 Binjai Utara setelah ditangkap Kejari Binjai akan dapat membuka tabir masalah gaji dan surat kematian palsu yang merugikan negara.

Meski bolos, gaji yang bersangkutan tetap mengalir. Besaran gaji DSS bervariasi, maksimal diperoleh Rp 4.367.900. Jika gaji yang bersangkutan dikalikan 86 bulan menjadi sebesar Rp 375.639.400.

Menurut Kasipsus Kejari Binjai, Perbuatan ini bukan persoalan disiplin aparat sipil negara. Namun ada upaya untuk bekerja sama mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara. Ada beberpa pihak yang diduga bisa terlibat seperti Kepala SDN 027144 Binjai Utara, Slh, Kepala UPT Disdik Binjai Utara ES, Bendahara UPT Disdik Binjai Utara IK.

Sementara Plt Kadis Pendidikan Kota Binjai Indriyani mengaku, Walikota Binjai HM Idaham sudah mengeluarkan surat pemutusan gaji DSS sejak dua tahun lalu. Tepatnya dari November 2016 sampai Agustus 2018, gaji DSS tidak disalurkan lagi.

Terkait pemecatan, kata Indriyani, Disdik Binjai sudah memberikan rekomendasi untuk pemecatan Demseria. “Sudah kami buat panggilan pertama, kedua, ketiga dan peringatan. Nanti yang memutuskan BKD dan Inspektorat, surat itu ditujukan ke Walikota,” ujar Indriyani.

Selama ini, tambahnya, gaji jalan terus, kami gak punya hak memutus gaji dia. “Gaji itukan haknya seseorang untuk pegawai. Kami tidak bisa memutuskan gajinya. Kecuali, Walikota sudah buat surat putuskan gajinya, tapi bukan berarti putus pegawainya. Gajinya saja diputuskan,” kata dia.

Begitu juga kasus pemalsuan surat kematian sehingga dana kematian dicairkan PT Taspen itu sebesar Rp 62.386.500 mengalir ke rekening Bank Rakyat Indonesia Pajak Tavip atas nama AS.

Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 438.025.900. Pencairan dana kematian yang disalurkan PT Taspen berkat adanya surat kematian yang dibuat AS. Penyidik menduga, AS yang mengurus semua dokumen administrasi kematian fiktif tersebut yang kemudian diajukan kepada PT Taspen. *Inc-07.