Bupati Labuhanbatu (non aktif) Pangonal Harahap. Foto Istimewa

Di kasus dugaan korupsi Bupati Labuhanbatu KPK menyita sejumlah aset Pangonal Harahap. Mulai tanah, ruko hingga pabrik pengolahan sawit. “Tim KPK menyisir sejumlah aset yang diduga milik tersangka PH terkait penanganan perkara yang bersangkutan,” kata Febri.

Medan-Intainews.com:Dari hasil penyidikan kasus ini, KPK memperoleh bukti Pangonal mengeruk fulus dari setiap proyek Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Sejak menjabat bupati pada 2016 hingga ditangkap KPK 17 Juli 2018, Pangonal diduga telah menerima Rp 50 miliar dari kontraktor proyek.

Bupati Labuhanbatu (nonaktif) Pangonal Harahap sempat menjual pabrik sawit miliknya saat berada di tahanan ke Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang kini terpidana kasus korupsi proyek KTP-el. Setelah transaksi penjualan itu terendus lembaga antirasuah, pabrik itu pun dibeslah.

Adik Andi Narogong, Vidi Gunawan juga membenarkan adanya transaksi itu usai diperiksa KPK. Ia tak menyebut di mana lokasi pabrik sawit yang dibeli kakaknya dari Pangonal. Ia hanya bilang di Sumatera Utara. “Kami mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati saat membeli aset dalam harga yang tidak wajar, yang diduga terafiliasi dengan kasus Bupati Labuhanbatu,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Informasi dihimpun Intainews.com Senin 5 November 2018, Febri mengimbau kepada masyarakat agar melapor ke KPK jika mengetahui keberadaan aset Pangonal lainnya. Sebelumnya, KPK telah me¬manggil istri Pangonal, Siti Awal Siregar terkait kepemilikan aset yang diduga diperoleh dari hasil korupsi.

Anak Pangonal Dihadirkan ke Sidang

Di kasus dugaan korupsi Bupati Labuhanbatu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap. Mulai tanah, ruko hingga pabrik pengolahan sawit. “Tim KPK menyisir sejumlah aset yang diduga milik tersangka PH (Pangonal Harahap) terkait penanganan perkara yang bersangkutan,” kata Febri.

Dua bidang yang disita terletak dekat Kantor Bupati Labuhanbatu. Sedangkan ruko berada di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Tim KPK telah memasang plang pemberitahuan penyitaan terhadap aset-aset itu. Pemasangan plang ini juga untuk mencegah aset itu dipindahtangankan.

Korupsi Pangonal terbongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) suap proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantau Parapat, 17 Juli 2018. Saat itu, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Efendy Sahputra alias Asiong menyerahkan Rp 500 juta. Uang itu bagian dari Rp 3 miliar fee proyek RSUD untuk Pangonal.

Dari hasil OTT, KPK menetapkan Pangonal, Asiong dan Umar Ritonga sebagai tersangka. Umar Ritonga, kerabat Pangonal yang mengambil uang buron dan masih dicari keberadaannya. Belakangan, KPK kembali menetapkan kerabat Pangonal, Thamrin Ritonga sebagai tersangka. Ia penghubung Pangonal dengan Asiong. Thamrin menyusul ditahan 9 Oktober 2018.

Hingga kini, penyidikan korupsi Pangonal masih berjalan. Sementara, perkara Asiong sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Keluarga dan orang dekat Bupati Labuhan batu Pangonal Harahap dihadirkan sebagai saksi sidang perkara Efendy Sahputra alias Asiong di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis 1 November 2018.

Mereka adalah dua anak Pangonal: Baikandi Laodomi Harahap dan Anggia Harahap; adik ipar Pangonal, Abu Yazid Anshori Hasibuan; mantan tim sukses dan orang kepercayaan Pangonal, Thamrin Ritonga; serta M Iqbal, supir Baikandi.

“Saya pernah tahun 2016 disuruh Pangonal Harahap ambil cek dari terdakwa (Asiong) sebesar Rp 5 miliar. Tahun 2017 ada Rp 7 miliar. Itu uangnya atas nama perusahaan untuk proyek yang dikerjakan,” ungkap Yazid. Sementara Thamrin mengaku kerap bertemu bertiga dengan Pangonal dan Asiong. Di antaranya di Pendopo Bupati dan di Hotel Angkasa, Rantau Parapat, Labuhanbatu.

Asiong didakwa Suap Pangonal Rp 38,882

Ia membantah pertemuan itu membahas proyek yang bakal digarap Asiong. “Enggak ada cerita proyek. Kalau untuk proyek yang saya tahu si Rizal yang atur. Si Rizal itu tim sukses juga,” sebut Thamrin. Namun ia mengakui pernah menerima Rp 1,8 miliar dari Asiong. “Saya diperintahkan Pangonal untuk mengambil uang kepada terdakwa dan uang tersebut saya serahkan kepada Pangonal,” ujar Thamrin.

Ia juga pernah mencairkan cek dari Asiong di Bank Sumut. “Atas perintah Pangonal Harahap. Uangnya Rp 500 juta, kemudian saya diberikan Rp 30 juta,” sambungnya. Majelis hakim sempat menanyakan kepada Yazid dan Thamrin mengenai kode-kode huruf yang diduga nama proyek yang bakal diberikan Pangonal kepada Asiong. Namun keduanya berkilah tak tahu.

Usai jeda, sidang dilanjutkan mendengarkan kesaksian Baikandi dan Anggia. Baikandi mengungkapkan pernah menerima uang Rp 3 miliar dari Asiong. Saat menerima uang, Baikandi di-dampingi supirnya, Iqbal. Menurut Baikandi, uang itu untuk keperluan ayahnya.

“Ada sisanya, saya ketahui untuk ke¬pentingan tim sukses pemenan¬gan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus saat Pilgub Sumut yang lalu, serta membangun kantor PDIP Labuhan Batu,” ungkapnya. Asiong tak membantah ke¬saksian keluarga dan orang dekat Pangonal. Ia bahkan men-jelaskan pemberian Rp 7 miliar kepada Yazid. Katanya, uang itu untuk membayar utang Pangonal saat kampanye pemilihan Bupati Labuhanbatu 2015 silam.

Rencananya, hari ini Pengadilan Tipikor Medan kembali menggelar sidang perkara Asiong. Pangonal bakal dihadirkan sebagai saksi. Dalam perka¬ra ini, Asiong didakwa menyuap Pangonal Rp 38,882 miliar dan 218 ribu dolar Singapura. Asiong memberikan rasuah untuk mendapatkan proyek Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.

Asiong dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang diubah den¬gan UU 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. * Inc-05-Rmc