Tiga dari 22 anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK

Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan kepada wartawan, saat ini instansinya belum memiliki gambaran seperti apa diskresi yang akan diambil.

Jakarta-Intainews.com:Korupsi berjamaah yang dilakukan anggota DPRD berlanjut. Setelah puluhan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), kini 22 anggota DPRD Kota Malang dijadikan tersangka langsung ditahan KPK terkait korupsi berjamaah.
“Para tersangka ditahan 20 hari pertama di sejumlah rutan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati lewat keterangan tertulisnya, Senin 3 September 2018.

Sebelumnya KPK resmi menetapkan 22 orang Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap pembahasan Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2015. Ke-22 orang tersebut diduga telah menerima fee masing-masing sebesar Rp12,5 juta-Rp50 juta terkait pembahasan APBD-Perubahan 2015 dari Walikota Malang periode 2013-2018 Mochammad Anton.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka kepada Walikota Malang Mochamad Anton, Ketua DPRD Malang M Arief Wicaksono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Pembangunan Pemkot Malang Jarot Edy Sulistyo dan 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya.

Setelah ditahannya 22 tersangka tersebut, Ketua DPRD Kota Malang Abdulrachman kebingungan. Agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Walikota Malang yang seharusnya digelar pada Senin (3/9), terpaksa dibatalkan.
Kami Mau Lihat Dulu…

Pembatalan rapat paripurna itu karena sidang tidak memenuhi kuorum. Dari 45 jumlah kursi di parlemen, hanya 5 anggota termasuk Abdulrachman yang masih bertahan. Sisanya, 40 anggota lainnya sudah terseret kasus suap dalam pembahasan APBD Perubahan 2015 di DPRD Kota Malang.

Sementara Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan kepada wartawan, saat ini instansinya belum memiliki gambaran seperti apa diskresi yang akan diambil.

Kebutuhan DPRD Kota Malang saat ini, kata dia, belum tentu sama dengan saat 18 orang anggotanya menjadi tersangka KPK. Namun, ia menyampaikan bahwa pengambilan diskresi dilakukan dengan menaati prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Kami mau lihat dulu kebutuhannya DPRD Malang itu apa. Nanti dikasih A, tenyata B. Enggak cocok,” ujarnya. Menurut Akmal, diskresi yang dikeluarkan Kemendagri nantinya berupa surat edaran Kemendagri yang isinya bisa berupa ketentuan soal kuorum, atau mungkin Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kota Malang.*Tid