Teddy Mihelde Yamin, peneliti Cikini Studi di Jakarta

Pemerintah yang lagi berkuasa diingatkan untuk membereskan perekonomian dan pertumbuhan sektor ritail.

Jakarta-Intainews.com:Pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi 2019 masih kalah dengan negara tetangga seperti Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos dan Filipina. “Mundurnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, jangan harapkan akan dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan,” kata Teddy Mihelde Yamin, peneliti Cikini Studi di Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.

Menurut T eddy ekonomi Kamboja tumbuh 7% di 2019 sementara Myanmar dan Vietnam tumbuh 6,6%. PDB Laos diprediksi 6,5% sementara Filipina 5,8%. Sedangkan PDB Indonesia diprediksi hanya akan tumbuh 5% di 2019. Angka ini lebih kecil dari prediksi April lalu, yakni 5,1%. Meski makroekonomi yang kuat telah menopang pertumbuhan namun investasi malah melambat. “Defisit transaksi berjalan tetap besar karena pertumbuhan ekspor juga melambat,” ungkap Teddy.

Walau permintaan domestik kuat, ketegangan perdagangan internasional AS dan China tetap menjadi tantangan. Volatilitas keuangan global bakal membawa risiko besar bagi RI. “Terus bagaimana kondisi ekonomi pemerintahan Jokowi ke depan? Kalau kita cermati kondisi ekonomi pemerintahan Jokowi, sumber pembiayaan pembangunan mengandalkan pajak dan pinjaman dari berbagai sumber,” sebut Teddy Mihelde.

Sayangnya, lanjutnya, dari kedua ini, pajak dan pinjaman tidak mampu mendongkrak produksi dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Sehingga current account deficit (CAD) semakin dalam, artinya impor lebih besar dari ekspor, dan konsekuensinya ditutupi dengan utang,” kata Teddy, yang mendalami ekonomi di Nottingham University, Inggris. Teddy mengingatkan kembali bahwa utang negara sudah di atas 5,000 Triliun.

Pertanyaannya, jika keberlangsungan hidup bangsa ini tergantung utang, bagaimana jika utang semakin besar? Apakah masih ada negara atau lembaga keuangan Internasional yang mau memberi utang baru lagi bagi Indonesia? “Masalah lebih besar akan muncul jika negara-negara atau lembaga keuangan internasional enggan memberikan kita hutang baru, maka ini yang disebut ekonomi kita tidak jalan, pada saat yang sama, karena ekonomi tidak jalan maka dunia usaha juga akan mengalami kemandekan,” tuturnya.

Keputusan Dulu Baru Tudi Kelayakan

Masih Teddy, bila dunia usaha mengalami stagnan, kemandekan, maka dipastikan akan terjadi periode kebangkrutan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Besar kemungkinan target penerimaan pajak juga tidak akan tercapai. Jika kedua sumber pembiayaan ini tidak dapat diandalkan lagi maka dalam teori ekonomi dikatakan Indonesia memasuki periode resesi ekonomi.

“Ini menyakitkan dan membuat bangsa ini akan didikte oleh negara atau lembaga-lembaga kreditur. Maka sejarah 1998 akan berulang, bahkan bisa lebih ‘pahit lagi’,” tandasa Teddy. Ini analisis murni berdasarkan pendekatan ilmu ekonomi makro, bukan berdasarkan sentimen.

“Seandainya ada negara mau memberikan utang lagi maka bisa jadi bunganya pasti lebih tinggi, jika bunganya tinggi dan muncul keragu-raguan untuk memberikan pinjaman baru tersebut kepada Indonesia [dengan pertimbangan apakah Indonesia mampu mengembalikan angsuran plus bunga, dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ini], selesai kita,” ujar Teddy.

Sayang masyarakat belum tahu bagaimana road map pengelolaan ekonomi makro pemerintahan Jokowi ke depan. “Yang pasti kita tidak ingin mengelola ekonomi makro seperti melakukan pemindahan ibu kota, mengambil keputusan dulu baru melakukan studi kelayakan. Ini model kajian yang sangat keliru dan menyalahi prosedur akademis,” katanya mengingatkan.

Hentikan Proyek Mercusuar

Ada peluang penerimaan pendapatan dari luar negeri jika harga komoditi ekspor Indonesia akan mengalami kenaikan. Namun sumbangannya kurang berarti untuk meningkatkan penerimaan negara karena basis pembiayaan ekonomi kita sampai saat ini masih bertumpu pada pajak dan utang.

Investasi yang diharapkan dapat menggerakkan roda perkonomin nasional terutama menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, ternyata tidak berjalan dengan baik. “Karena investasinya bukan di bidang industri manufaktur yang segera menghasilkan produk yang berorentasi ekspor, tapi investasi dibidang infrastruktur yang tidak memberi dampak signifikan langsung kepada peningkatan ekspor dalam mendukung penerimaan pendapatan nasional,” tukas Teddy.

Sementara, dosen FISIP Universitas Sumatera Utara [USU] Dr Iskandar Zulkarnain menyatakan, problem ekonomi dengan merosotnya pertumbuhan, dapat berimbas pada politik. “Angkatan kerja yang terus bertumbuh, bila tidak ditopang dengan peluang pekerjaan baru secara massal, bahaya loh. Bisa terjadi trap yang menggoncang situasi krisis dan berimplifikasi pada krisis kepercayaan internasional dan politik dalam negeri,” kata Iskandar yang juga peneliti Cikini Studi.

Untuk itu, pemerintah yang lagi berkuasa diingatkan untuk membereskan perekonomian dan pertumbuhan sektor ritail. “Masyarakat bawah masih butuh makan. Butuh dana dari ke hari untuk perutnya. Hentikan proyek mercusuar yang return ekonominya jangka panjang,” Tandas Iskandar. *Inc-04