Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Wiwiek Sisto Widayat

Pembayaran non-tunai baru ada di Pemprovsu, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Karo, Deliserdang, Serdangbedagai, Simalungun, Langkat dan Kota Tebingtinggi.

Medan-Intainews.com:Ekonomi digital perlu terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan. Sumatera Utara [Sumut] sendiri sudah mulai melakukan pembayaran nontunai di beberapa Pemda. Sebab ini dapat mendorong peningkatan PAD.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengatakan untuk terus mendorong pembayaran non-tunai diperlukan beberapa penguatan agar elektronifikasi dapat regulasi, infrastruktur, kompetensi SDM maupun edukasi.

“Penguatan elektronifikasi dari aspek regulasi yakni penyediaan dasar hukum implementasi dan perluasan elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda, aspek infrastruktur yakni penguatan sinergi dengan industri untuk memperluas sebaran infrastruktur telekomunikasi dan akses keuangan,” katanya, Senin 7 Oktober 2019.

Kemudian disebutkannya, aspek kompetensi yakni pendampingan dan pelatihan SDM terkait instrumen dan aplikasi sistem pembayaran nontunai. Berikut akses preferensi yakni edukasi masyarakat terkait cara dan manfaat transaksi nontunai didukung perluasan ekosistem sistem pembayaran nontunai [digital]

Sementara, implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah perlu terus diupayakan untuk meningkatkan inklusivitas, kesehatan fiskal serta efisiensi ekonomi,” ujarnya. Hingga saat ini, tutur Wiwiek Sisto, di Sumut, hanya sembilan kantor pemerintahan daerah [Pemda] yang mengimplementasikan pembayaran non-tunai.

Sembilan Pemda tersebut diantaranya, Provinsi Sumut, Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Karo, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat dan Kota Tebingtinggi. *Inc-04