Ilustrasi.Istimewa

Masyarakat dan investor akan kembali berpikir untuk berinvestasi di Indonesia. Masyarakat Sipil siapkan materi judicial review.

Jakarta-Intainews.com:Terkait revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang baru disahkan, menurut pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada [UGM], Fahmy Radhi, akan membuat penegakan hukum di sektor minyak dan gas [migas] semakin lama. Sebab, tanpa adanya revisi UU KPK saja pemberantasan korupsi di sektor migas butuh waktu empat tahun.

“Apalagi kalau harus izin dewan pengawas, perlu waktu 10 tahun mengungkap korupsi di sektor migas,” kata Fahmy pada acara diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta, Rabu 18 September 2019. Dia menyebut adanya butir poin yang mengharuskan penyelidikan harus izin ke dewan pengawas terlebih dahulu sangat tidak tepat.

Informasi dihimpun Intainews.com, Kamis 19 September 2019, menurut Fahmy Radhi, hal itu sama saja akan memperlambat dan menyulitkan kinerja KPK dalam menjaring mafia migas.

Kembali Berpikir untuk Berinvestasi

Selain itu, adanya kebijakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan [SP3] dalam jangka waktu dua tahun di dalam revisi UU KPK, dikhawatirkan akan banyak membebaskan tersangka mafia migas yang masih dalam penyelidikan.

“Ini saya khawatirkan adanya moral hazard dengan penggunaan SP3. Misalnya lagi diusut KPK butuh waktu lama, kemudian sudah melewati dua tahun kemudian dibebaskan. Ini akan semakin banyak orang yang dibebaskan dengan menggunakan SP3 tadi,” tandasnya.

Di tempat terpisah, peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Enny Sri Hartati menilai revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, berdampak langsung pada perekonomian.

“Efek dari ini, dampak revisi UU ini terhadap perekonomian Indonesia, menurut saya punya impact langsung,” ujar Enny dalam diskusi di Jakarta, Rabu,18 September 2019. Ini setelah DPR RI Selasa [17/9] mengesahkan revisi UU KPK menjadi Undang-Undang.

Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, serta mekanisme SP3. “Bagaimana mungkin akan menghasilkan penyelidikan penegakan hukum yang independen?” kata Enny.

Hal itu, ujar Enny Sri Hartati, akan menjadi sorotan investor mengenai upaya mengefisienkan berbagai macam alokasi belanja keuangan, negara baik melalui APBN atau APBD untuk stimulus fiskal.

Menurut dia, masyarakat dan investor akan kembali berpikir untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka akan mempertimbangkan bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara yang benar-benar prudent, menghasilkan alokasi anggaran yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melihat dengan Objektif

Di tengah masih kontroversialnya RUU KPK yang baru disahkan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil sedang menyiapkan materi judicial review, baik secara formil dan materiil terkait disahkannya revisi UU KPK oleh DPR.

“Menurut kita melanggar konstitusi,” kata Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Emerson di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa [Untirta] Serang, Banten. Menurutnya, beberapa pasal dalam revisi UU KPK bermasalah dan disinyalir menjadi alat untuk melemahkan KPK. Seperti kewenangan pemberian SP3 dan keberadaan Dewan Pengawas KPK.

“Itu kan haknya publik, hak publik enggak bisa kita batasi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9), terkait sebagaimana yang disebutkan Emerson. Namun, Moeldoko meminta kepada publik untuk melihat proses politik dalam revisi UU KPK ini dengan objektif. *Inc-17