Gedung DPRD Batubara.foto/ist

Batu Bara-intainews.com : Dugaan penyimpangan Bansos sembako kepada agen e-warong yang gencar diberitakan sebulan terakhir, DPRD tidak bergeming.

Juru bicara Wappres, Darman tuding Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah itu “buta dan tuli” tidak respons dengan penderitaan masyarakat, hal itu dikatakannya di markas Wappres pekan lalu.

“DPRD Batubara sebagai representatif rakyat khususnya Komisi III terkesan buta tuli dengan penderitaan lebih dari 26.000 penerima KPM yang terzolimi dengan permainan kelompok tertentu yang meraup keuntungan milyaran rupiah” ucap Darman kesal.

Menurut Darman, tanpa masuk laporan ke dewan sekalipun para anggota dewan terhormat seharusnya menyikapi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dikatakan Darman, carut-marut penyaluran Bansos sembako kepada penerima KPM melalui agen e-warong telah berlangsung sejak Januari 2020 di seluruh Kabupaten Batubara.

Akibat dugaan penyimpangan penyaluran Bansos tersebut dikatakan Darman, agen-warong tidak leluasa belanja ke tempat yang dikehendakinya. Para agen e-warong diharuskan menerima pasokan sembako dari pihak-pihak tertentu. Bahkan sebulan terakhir dari investigasinya, Darman menyebutkan BUMD Batubara turut menyalurkan sembako ke agen e-warong.

“Ini sudah melanggar Pedoman Umum atau Pedum penyaluran bansos”, terang Darman.

Dijelaskan Darman, seharusnya berdasarkan Pedum para agen e-warong bebas belanja ke tempat di sekitarnya dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

Masih menurut Darman, melihat kondisi agen e-warong dan KPM saat ini sudah selayaknya Komisi III DPRD Batubara memanggil pihak-pihak terkait agar penyaluran bantuan untuk warga miskin tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggungjawab.

“Apa anggota Komisi III DPRD tersebut sudah dapat ‘fee’ sehingga tidak merespons permasalahan bansos sembako ini? “, tanya Darman. * Inc-Elmi